Implementasi Kebijakan Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2013 Pada Madrasah Aliyah Negeri Di Kabupaten Kampar

Andriyus .

Abstract


This research was done because it is not the optimal implementation of teacher certification in Kampar regency, especially in Madrasah Aliyah. Still the teachers who do not know information about teacher certification, certification is not proportionate quotas of each district as well as the low level of graduation of teacher certification. The method used quantitative and qualitative means to conduct an analysis of the implementation of the Regulation of the Minister of Education and Culture of the Republic of Indonesia Number 62 Year 2013 About the Teacher Certification In the position, especially at Madrasah Aliyah Negeri in Kampar regency, which was then elaborated based on information obtained through questionnaires distributed to respondents and the results of in-depth interviews and the data already in the form of documents. Based on this research can be concluded that the implementation of the Regulation of the Minister of Education and Culture of the Republic of Indonesia Number 62 Year 2013 About the Teacher Certification In The position especially at Madrasah Aliyah Negeri in Kampar regency less implemented, as seen from the four indicators implemtasi policies, namely communication, resources, disposition and bureaucratic structures. The constraints faced by the Government of Kampar regency in implementing the implementation of the Regulation of the Minister of Education and Culture of the Republic of Indonesia Number 62 Year 2013 About the Teacher Certification In The position is the limited budget available, there is still a lack of monitoring and evaluation as well as the lack of interest of teachers in search of information about certification and teachers who participated certification is not seriously followed.

Keywords: Implementation, Policy, Teachers Certification

 

Penelitian ini dilakukan karena belum optimalnya pelaksanaan sertifikasi guru di Kabupaten Kampar khususnya pada Madrasah Aliyah Negeri. Masih  adanya guru yang tidak mengetahui informasi tentang sertifikasi guru, belum  proporsionalnya penetapan kuota sertifikasi dari masing-masing kecamatan serta rendahnya tingkat kelulusan peserta sertifikasi guru. Metode yang digunakan kuantitatif dan kualitatif artinya dengan mengadakan analisis terhadap implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2013 Tentang Sertifikasi Guru Dalam Jabatan khususnya pada Madrasah Aliyah Negeri di Kabupaten Kampar, yang kemudian diuraikan berdasarkan informasi yang diperoleh melalui kuisioner yang disebarkan kepada responden dan hasil wawancara yang mendalam serta data-data yang sudah dalam bentuk dokumen. Berdasarkan  penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2013 Tentang Sertifikasi Guru Dalam Jabatan tersebut khususnya pada Madrasah Aliyah Negeri di Kabupaten Kampar kurang terimplementasi, yang dilihat dari empat indikator implemtasi kebijakan yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi  dan struktur birokrasi. Adapun kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Kampar dalam mengimplementasikan  implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2013 Tentang Sertifikasi Guru Dalam Jabatan tersebut adalah terbatasnya anggaran yang disediakan, masih kurangnya pengawasan dan evaluasi serta masih kurangnya minat guru dalam mencari informasi tentang sertifikasi dan guru yang ikut sertifikasi tidak serius mengikutinya.

Kata Kunci :Implementasi, Kebijakan, Sertifikasi Guru


Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.